20.4.11

[tourismindonesia] Korupsi Kota Madiun: Alat Bukti Cukup, Tapi pelaku masih bebas. Orang kuat Jawa Timur???



Semoga aparat hukum segera bertindak untuk mengungkap analisa & laporan lembaga anti korupsi ini. Demi kemajuan negri kita.
Tapi kita juga harus mentaati kepastian hukum. Jika nantinya diputus tidak bersalah, masyarakat tentu bisa menerima. Yang penting, jangan karena ada pertimbangan tertentu, lalu tidak pernah ada pengusutan. Ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat hukum.

Salam Indonesia Bangkit
_______________________________
Dari: FAKI  Jatim <lp4kd@yahoo.com>
Judul: Korupsi Kota Madiun: Alat Bukti Cukup, Tapi pelaku masih bebas. Orang kuat Jawa Timur???
Kepada: antikorupsi@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 20 April, 2011, 12:23 AM

Persekongkolan horisontal & vertikal, antara penyedia barang dan instansi pemerintah sdh terbukti secara yuridis dan punya kekuatan hukum yang tetap dalam peradilan ekonomi sebagaimana keputusan yang terlampir dibawah ini.
Tapi mengapa aparat belum bertindak untuk menangani kasus korupsi-nya? apakah karena alasan kurang alat bukti. Padahal sudah ada alat bukti yang sah, yakni keputusan KPPU yang menyatakan adanya persekongkolan.

Karena dalam peradilan ekonomi, tentang monopoli sdh diputus dan terbukti adanya persekongkolan, harusnya aparat mampu menyeret pelaku persekongkolan antara penyedia barang dengan aparat instansi tersebut, untuk mengatur pengadaan barang & jasa, dimana orang lain terhalangi ikut serta, sehingga harga bisa di mark-up... sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara

Kita tunggu tindakan konkret aparat dalam kasus yang hampir 4 tahun lebih mengendap dan seolah2 akan dihilangkan. Padahal aparat hukum pernah menetapkan pegawai instansi pemerintah setempat sebagai tersangka. Tapi pihak penyedia barang yang juga disebut dalam vonis itu  telah melakukan persekongkolan, sama sekali belum tersentuh. Apakah karena pemilik 4 perusahaan itu adalah keluarga Sugeng yang infonya orang kuat di Jawa timur?? kalau begitu kasian deh nasib pegawai negeri yang telah menjadi korban dalam permainan persekongkolan

Atau ada alasan dengan info bahwa jejak pelaku seaat ini sulit dilacak keberadaannya? padahal jelas bahwa pelaku masih tinggal di Jl. Kertajaya IX C No. 22-26 Surabaya tlp: 5032443 HP:0811322928

Salam
Forum Anti Korupsi Indonesia (FAKI)
Jawa Timur

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e5JK0mrmGZAJ:www.kppu.go.id/baru/index.php%3Ftype%3Dart%26aid%3D539%26encodurl%3D03%252F19%252F11%252C04%253A03%253A54+kppu+damata+sentra+niaga&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id

Pembacaan Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Peraga Buku Pengayaan/Referensi dan Multimedia di Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007


Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 39/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap  Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam tender pengadaan alat peraga buku pengayaan/referensi dan multimedia di Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun anggaran 2007.


Majelis Komisi yang menangani perkara ini terdiri dari Ir. Tadjuddin Noer Said (Ketua), Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. masing-masing sebagai anggota.


Perkara yang berawal dari adanya laporan ke KPPU telah melalui proses Pemeriksan Pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 30 Mei – 10 Juli 2008, dilanjutkan hingga  Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan tanggal 24 November 2008. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

  1. PT. Damata Sentra Niaga  (Terlapor I);
  2. CV. Fajar Jaya (Terlapor II);
  3. CV. Eka Jaya (Terlapor III);
  4. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 (Terlapor IV).

Perkara No. 39/KPPU-L/2008 merupakan perkara yang didasarkan pada laporan ke KPPU. Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku para pelaku usaha dalam hal persekongkolan horizontal maupun vertikal.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menemukan  hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 :
Bahwa dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun melaksanakan program tersebut secara lelang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, proses pelaksanaan DAK dilakukan dengan cara swakelola.

2. Mengenai Proses Lelang :
a. Bahwa Panitia dalam proses evaluasi administrasi telah meloloskan Terlapor I sehingga memenuhi syarat meskipun Kemampuan Dasar perusahaan tidak mencukupi;
b. Bahwa Panitia tetap mengusulkan Terlapor I menjadi calon pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen meskipun tidak memenuhi syarat.

3. Mengenai kesepakatan  Kerja Bersama:
a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah membuat kesepakatan kerja bersama tanggal 20 September 2007 dalam mengikuti lelang pengadaan alat peraga, buku pengayaan/referensi dan sarana multi media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007. Dalam kesepakatan tersebut diatur tugas masing-masing, yaitu Terlapor I menyusun harga penawaran, Terlapor II menyusun dokumen penawaran dan Terlapor III memberikan konpensasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
b. Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terlapor, kesepakatan kerja bersama tersebut telah dibatalkan pada tanggal 1 Oktober 2007;
c. Bahwa terdapat 2 (dua) surat pembatalan yang dikirimkan Terlapor II kepada Terlapor III. Dari 2 (dua) surat tersebut terdapat perbedaan pada letak tanda tangan dan stempel dari Terlapor II;
d. Masih ditemukan kejanggalan dalam proses pembatalan perjanjian tersebut.

4. Tentang Kesamaan Dokumen diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terjadi karena dokumen penawaran tersebut disusun oleh Terlapor II sesuai dengan tugas dalam kesepakatan kerja bersama.

5. Terdapat hubungan kepemilikan diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berpotensi untuk menimbulkan persaingan semu diantara mereka.

6. Bahwa Terlapor I telah mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum kepada KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 332/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST. terkait dengan Pemeriksaan Perkara No. 39/KPPU-L/2008. Dengan adanya gugatan tersebut Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak bersedia memberikan keterangan pada proses Pemeriksaan Lanjutan.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3)  UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan :

  1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV  terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  2. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Daerah Kota Madiun selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara No. 39/KPPU-L/2008 dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi, yaitu tidak memihak siapapun karena peran KPPU sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 yang berusaha  mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2009 di Ruang Utama, Gedung KPPU Lt.1, Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta Pusat.

Jakarta, 13 Januari 2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

 

Keterangan Pasal :

• Pasal 22 :  "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadingya  persaingan usaha tidak sehat."



__._,_.___


Ingin bergabung? Kirim email kosong ke: tourismindonesia-subscribe@yahoogroups.com

Klik:

http://tourismindonesia.blogspot.com




Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Tidak ada komentar: